Dewasa ini  perkembangan jalan di sini untuk dapat mempelajari sehingga dapat dengan mudah dan efisien

ARTIS KIPRAH DAN DINAMIKA POLITIK PARTAI ISLAM 

PADA PEMILU 2014

Oleh :

Deni Yudistira*

Hingar bingar pesta demokrasi 5 tahunan semakin menghangat meski pemilihan  akan dilaksanakan pada pertengahan 2014 namun aura dan spiritn yang  menggebu-gebu hingga banyak orang yang mulai melakukan pemanasan untuk mencoba menjadi penyambung lidah rakyat di Parlemen, baik yang melalui jalur parpol ataupun yang bercita-cita menjadi senator dengan dana yang mungkin saja lebih dari 50 milyar telah dikeluarkan untuk kampanye di seluruh Indonesia.

Secara umum  kalimat keterwakilan dapat kita lihat dari Philoshopy Gronslag kita yaitu PANCASILA pada sila ke IV yaitu KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN,  dan Pada Pembukaan UUD 1945,  dimana dalam mengawal dan melaksanakan serta menjalankan Negara Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 Amandement , yaitu untuk mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur.

DPR/DPRD  sebagai  wakil-wakil rakyat  berfungsi untuk menampung dan menyambungkan aspirasi rakyat, mengingat tidak mungkin 267 juta jiwa  rakyat Indonesia menjadi penentu kebijanan maka dengan adanya DPR,DPRD, dan DPD ini , sehingga dalam segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara tidak langsung telah disetujui oleh rakyat yang direfresentasikan oleh DPR, DPRD, dan DPD, dengan begitu maka produk hukum yang dihasilkan dapat di laksanakan dan di implementasikan oleh rakyat dengan baik.

Dewan Perwakilan Rayat memiliki fungsi antara lain adalah fungsi legislasi, Anggaran, dan Pengawasan  sehingga memiliki tugas dan wewenang antara lain adalah :

Sesuai dengan hasil verifikasi yang telah di tetapkan dan telah di setujui bersama bahwa dalam pemilu 2014 terdapat  15 partai politik yang akan bertarung dan 1 partai yang masih dalam proses di Mahkamah Agung yaitu Partai Damai Sejahtera  yang belum ditentukan nasibnya hingga saat ini.

Secara umum corak idiologi partai di Indonesia  saat ini dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu Partai Nasionalis, Partai Agamis,  dan kekaryaan, pada  masa orde lama pemilu pertama pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia menjadi pemenang  dengan lebih dari 22% mengungguli Partai Masyumi dengan sekitar 20%  pada era orde baru pada pemilu 1977 dimenangkan oleh Partai Golongan Karya dengan  perolehan suara 62,8% dan selalu menang hingga pemilu tahun 1997 dengan perolehan 74,51% melebihi perolehan partai PPP dengan perolehan 22,43%. Pada jaman repormasi yang bergulir pada pemilu 1999 PDIP(Nasionalis) meraup suara hingga 33, 74% mengalahkan  PKB(Agamis) yang hanya meraup 12,51 dan pada pemilu terakhir pada pemilu 2009 Partai Demokrat menjadi pemenang, dimana pada pemilu kali ini melahirkan Partai Keadilan Sejaktera sebagai kuda hitam yang mampu merebut dominasi PPP, dan PKB.

Pada pemilu 2014 nanti partai agama di wakili oleh PPP, PKB, PKS, PAN dan PBB serta bila lolos akan bertambah PDS, sedangkan Kubu Nasionalis dikili oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PDIP, PPKPI, Hanura, dan Pendatang Baru dengan muka-muka lama Partai Nasdem, Partai Islam sebenarnya bukan barang yang baru sebab dalam perpolitikan internasional dan nasional partai islam telah mengguratkan sejarahnya baik itu setelah jaman kenabian, maupun pada era dinasti dinasti islam corak politik islam telah mewarnai pemerintahan yang dijalankan baik itu pada Jaman Ummayah, Otoman, dll.

Dalam kancah politik nasional  pergerakan kaum islam telah ada jauh sebelum Budi Utomo lahir, dimana pada saat itu kyai Samanhudi membetuk organisasi islam dengan nama Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 dan semakin berkembang pada saat di pimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang kebudian bermetamorposa menjadi Serikat islam Namun sebelum Kongres Sarekat Islam Kedua tahun 1917 yang diadakan di Jakarta muncul aliran revolusionaer sosialistis yang dipimpin oleh Semaun.

Pada saat itu ia menduduki jabatan ketua pada SI lokal Semarang. Walaupun demikian, kongres tetap memutuskan bahwa tujuan perjuangan Sarekat Islam adalah membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam Kongres itu diputuskan pula tentang keikutsertaan partai dalam Voklsraad. HOS Tjokroaminoto (anggota yang diangkat) dan Abdul Muis (anggota yang dipilih) mewakili Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat (Volksraad).

Setelah itu pada pemilu 1955 lebih dari 10 partai islam menjadi kontestan pemilu , namun hasil akhir partai bernapaskan islam tetap kalah dari partai nasionalis, kondisi yang sama dengan pemilu 1971 Partai Golongan Karya menjadi pemenang mengalahkan Nahdatul Ulama, setelah pemilu 1977 dimana pada pemilu kali ini terjadi penyeterhanaan partai politik sehingga menjadikan ada tiga garis besar yaitu Kekaryaan yang diwakili oleh Golkar, Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan Partai islam berkumpul dalam naungan Partai Persatuan Pembangunan dimana pada pemilu 1977 partai Golkar kembali menjadi kampium.

Pada pemilu 1955-2004 peran para ulama sangat sentral dalam upaya menduluang suara sehingga dapat dipastikan dimana bila suatu partai politik telah mendapatkan restu dari para ulama maka kecenderungan perolehan suara di daerah tersebut akan semakin besar bahkan sebagaimana dinyatakan oleh Ridwan Saidi di JLC bahwa pada tahun 1977 keluar fatwa bahwa orang islam yang tidak memilih PPP dianggap sebagai orang kafir, namun tetap saja tidak dapat merubah kondisi dimana pada pemilu itu PPP tetap kalah dari Golkar.

Pasca penutupan daftar calon sementara calon anggota DPR  yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, terdapat banyak Calon Anggota Legislatif dari partai Islam yang berasal dari para artis  dengan latar belakang yang berbeda  mulai dari pemain sinetron, penyanyi, peragawati,  hingga pelawak  antara lain Okki Asokawati, Mat Solar, Angel Lelga(PPP), Arzatti Bilbina, Iyet Bustami,Mandala Shoki(PKB), Ayu Azhari, Jeremy Tomas, Gading Martin(PAN), dengan adanya strategi ini mungkin saja mereka para elit partai bermaksud untuk mengeruk  dan mendulang suara, dengan menggunakan  ketenaran dan nama yang dimiliki oleh para pesohor.

Secara umum para artis telah memiliki berbagai keunggulan di banding dengan para politisi akar rumput baik itu dari sisi popularitas, maupun dari aspek logistic, mengingat dalam pemilu kali ini  ongkos politik untuk menjadi penyambung lidah rakyat sangat besar bahkan ada salah satu partai yang meminta saweran hingga 300 juta, dengan dalih untuk biaya kampanye. Datangnya para artis ke dalam kancah perpolitikan di Indonesia tidak dating secara tiba tiba namun secara telah di dahului oleh para senior di kalangan mereka yang telah berhasil duduk di Kursi Dewan Perwakilan Rakyat seperti Rieke Dyah Pitaloka, Nurul Arifin, Venna Melinda, Eko Patrio.

Ada suatu adigium yang berkembang di masyarakat bahwa para artis selain berkantong tebal, dan tidak terlalu liar bila terpilih menjadi anggota dewan sehingga tidak akan terjadi resistensi di dalam fraksi ketika terjadi perbebatan dan penentuan suara untuk memutuskan kebikakan kebijakan baru, seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa.

Sesuai dengan peraturan pemilu dan hak politik warga Negara bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memilih dan di pilih  maka pencalonan para artis tidak usah untuk di perdebatkan, mengingat mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun pertanyaan  akan muncul kemudian bagaimana kompetensi dari para artis tersebut dalam melaksanakan fungsi-fungsi nya sebagai penyambung lidar rakyat, baik itu untuk legislasi, budgeting, dan pengawasan mengingat jam terbang dan pengalaman  yang berbeda beda, selain itu apakah para artis dan actor itu akan diterima oleh kader dan konstrituen  di bawah mengingat adanya perbedaan image dari para artis yang mungkin saja memiliki latar belakang yang kurang pas bila dikomparasikan dengan idiologi yang dianut.

Pemilih tradisional partai islam  secara umum berasal masing masing ormas seperti Muhamadiyah cenderung ke PAN, Nahdatul Ulama cenderung ke PKB dan PPP, serta dari simpatisan dari organisasi islam lain dan masyarakat  dimana tentu saja para alim ulama dan kyai akan memilih secara selektif sehingga massa yang dimiliki  belum tentu diarahkan untuk para artis tersebut mengingat banyak  pertanyaan yang cukup penting  dimana di masyarakat muncul pertanyaan apakah mereka hanya berikeinginan untuk mendapatkan kekuasaan semata sehingga para artis sering loncat pagar mulai dari partai nasionalis ke partai islamis, dari independen ke partai politik, apakah mereka se oportunis itu ?, apakah mereka memahami pancasila dan penerapan syariat islam dalam mengelola dan mengawasi Negara?, atau apakah mereka mampu membendung tekanan yang dilakukan oleh kaum kapitalis yang ingin mengokupasi NKRI?  

Mengingat peluang yang dimiliki para artis yang cukup besar maka pada saatnya nanti kita akan melihat apakah mereka akan mampu untuk mengeruk suara maksimal menggantikan  peran Kyai sebagai pengeruk suara partai pada pemilu 2014, sehingga salah satu partai islam dapat menjadi kampium pada Pemilihan Umum  2014 mendatang.

(Diambil dari berbagai sumber*)

deni_sipil@yahoo.com

BANJIR JAKARTA BENCANA DALAM KE TIDAK PEDULIAN DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Oleh :
Deni Yudistira

Banjir merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita hampir setiap terjadi hujan media massa ramai-ramai menyuarakan tentang banjir terjadi bi beberapa tempat di Ibukota। Secara umum banjir dapat diartikan sebagai peristiwa disaat melubernya air dalam saluran drainase baik itu drainase alami maupun buatan ke daerah sekitar yang diakibatkan oleh berkurangnya daya layanan drainse dalam mengalirkan muatannya।

Jakarta sebagai ibu kota senantiasa di hiasi oleh banjir baik yang berupa flood way maupun banjir kiriman , lokasi geografis yang dilalui oles sungai-sungai besar dari kota-kota satelit turut serta mengakibatkan banjir seperti yang terjadi pada 1 Februari 2008, banjir yang terjadi bahkan ikut menggenangi kawasan di sekitar istana Negara, selain itu kondisi topografi yang cenderung datar mengakibatkan air hanya bergerak sangat lambat। Proses terjadinya banjir merupakan proses dimana terjadinya kegagalan siklus hidrologi dimana surface flow tidak bisa secepatnya mengirimkan air dengan lancer ke lokasi-lokasi penampungan air seperti waduk, embung dan laut।
Khusus untuk di kota Jakarta banjir terjadi sebagai akibat dari berkurangnya daerah tangkapan air sehingga mengakibatkan coefisien runoff semakin tinggi hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan, dari lahan perkebunan,empang menjadi kompleks perumahan, hal ini berdampak pada siklus hidrologi yang terjadi semakin cepat dimana air yang turun “dipaksa” untuk secepatnya memasuki saluran-saluran drainase. Akibatnya adalah ketika muatan berlebih daya layanan drainase semakin berkurang dan berdampak air meluber ke luar saluran.

Selain itu kondisi penampang saluran yang semakin dangkal yang diakibatkan oleh banyaknya muatan dalam saluran seperti sedimentasi dan sampah turut mempercepat terjadinya banjir sebab ketika arus air akan tertahan oleh sumbatan(sampah) yang mengakibatkan air semakin cepat naik, seperti yang terjadi di salah satu kawasan perkampungan di kelapa Gading Jakarta utara elevasi air dari dasar sungai ke top sungai hanya sekitar 30-40 cm yang diakibatkan oleh sedimentasi yang sangat luar bias besarnya sehingga takala terjadi hujan air cepat naik dan meluber kedaerah di sekitarnya tidak tanggung-tanggung di beberapa bagian bantaran sungai di daerah tersebut elevasi air mencapai kedalaman 15-25 cm*. Kondisi ini selain berdampak pada moda transportasi (baik untuk pejalan kaki maupun pengguna roda dua) ,dan merugikan masyarakat baik dari bidang kesehatan maupun lingkungan.

Problematika ini sunguh sangat memilukan karena letaknya yang berada di ibukota Negara,juga telah banyak program dan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupu daerah oleh karena itu penangan banjir di Jakarta diperlukan upaya yang komprehensif dimana perlu dilakukan upaya pencegahan yang massif,sistematis dan terstruktur yang berbasis pada partisipatif masyatakat dengan pendekatan Partisipatory Action Research , sebab tidak hanya terrain yang perlu dilakukan rekayasa tetapi faktor masyarakat pun perlu di benahi karena baik secara langsung masyarakat ikut mempengaruhi sebab hampir disepanjang aliran sungai sampah (baik berupa peralatan rumah tangga, plastik, sisa banguna dll) turut mengapung dipenampang saluran, walaupun tidak akan cukup waktu 5 tahun untuk menciptakan Jakarta bebas banjir namun suatu langkah yang mantap untuk mengeleminir terjadinya banjir perlu di laksanakan secara terintegrasi dan dengan masterplane yang jelas serta adanya dukungan yang continou terhadap Civil Sosiety Organisation(CSO)yang berperan sebagai voluntary baik yang berbentuk lebaga maupun perorangan .